Intruksi Kapolri Mulai Efektif, Laporan Kasus ITE Ini Berhasil Diselesaikan Secara Mediasi

Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman penerapan UU ITE dengan kedepankan upaya mediasi mulai efektif. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang ditangani Polda Metro Jaya diselesaikan mediasi. Kasus yang dimaksudkan adalah dugaan kasus pencemaran nama baik atas pelapor karyawan PSSI terhadap Ketua Bidang Investigasi Indonesia Police Watch (IPW) Joseph Erwiantoro.

Pelapor kini mencabut laporan tersebut usai dimediasi polisi. "Kemarin setelah dilakukan mediasi, pelapor mencabut laporannya. Ini surat edaran Bapak Kapolri sudah diterapkan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kalau mediasi berhasil dan ada cabut laporan kenapa tidak," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Kasus tersebut bermula saat karyawan PSSI melaporkan adanya dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Facebook oleh Joseph. Pelapor pun mendaftarkan laporan polisi pada 10 Juni 2020 lalu. Adapun karyawan PSSI tersebut memprotes tulisan Joseph dengan judul 'Banyak Semut Rangrang, Karyawan Lupa Digaji'.

Unggahan itu menuding pelapor telah menerima uang Rp 700 juta dari Ketua PSSI. Menurut Argo, Polri pun sempat menerima dan mengusut laporan tersebut hingga ke tahap penyidikan. Joseph pun sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pencemaran nama baik tersebut.

"Namun dengan adanya surat edaran bapak Kapolri, akhirnya dari Polda Metro Jaya melakukan mediasi antara karyawan PSSI dengan yang dilaporkan sehingga dengan mediasi ini terjadi win win solution," tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Indonesia Police Watch menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya. Hal ini berkaitan soal Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis yang memperkarakan kasus ITE terhadal Ketua Bidang Investigasi IPW Joseph Erwiantoro.

"Jika ada Kombes yang mbalelo dan membangkang dalam menjalankan kebijakannya harus segera dicopot dari jabatannya, sehingga kebijakan Kapolri punya wibawa," kata Neta dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/2/2021). Jika seorang Kombes saja berani membangkang kebijakan Kapolri, dikatakan Neta, bagaimana pula dengan jenderal jenderal lain. "IPW menekankan hal ini mengingat Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis memanggil dan akan memeriksa serta menjadikan tersangka, Joseph Erwiantoro, dengan tuduhan melanggar UU ITE. Namun akhirnya pemeriksaan itu ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan," katanya.

"Padahal Kapolri Sigit sudah berkali kali mengatakan bahwa dalam penerapan UU ITE penyidik agar lebih selektif karena UU ITE bukan alat kriminalisasi," lanjut Neta Bahkan, dikatakan Neta, Kapolri menekankan, rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum UU ITE harus dikedepankan, seperti dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021. "Dalam surat edaran itu, Kapolri menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah," katanya.

Sebab itu, IPW sangat menyayangkan Direskrimsus Polda Metro Jaya yang mengeluarkan surat panggilan No:Spgl/499/II/RES 2.5/2021/Ditreskrimsus dan menetapkan Joseph Erwiantoro sebagai tersangka. "Kami menilai tindakan itu bukan hanya teledor dan ceroboh, tapi juga sebuah pembangkangan seorang bawahan terhadap Kapolri. Ini sebuah preseden. Jika seorang Kombes dibiarkan membangkang, bukan mustahil para jenderal akan ikut ikutan membangkang pada Kapolri. Untuk itu, Kapolri perlu bertindak tegas agar kebijakannya punya wibawa," pungkas Neta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *