Polisi Bikin Patroli Siber Terkait Larangan Unjuk Rasa Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Apa Alasannya?

Surat telegram rahasia Kapolri Jenderal Pol Idham Azis soal larangan demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi sorotan. Satu di antaranya poin yang disoroti adalah patroli siber di media sosial. Dalam poin 5 TR itu, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk patroli siber di media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah Pandemi Covid 19.

Dalam beleid poin 6 intruksi itu, jajarannya juga diminta untuk melakukan kontra narasi isu isu yang mendiskreditkan pemerintah. Kadiv Humas Polri Irjen pol Argo Yuwono pun angkat bicara untuk mengklarifikasi TR tersebut. Menurut Argo, patroli siber yang dilakukan di media sosial untuk mengantisipasi potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Omnibus Law. "Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita Hoaks," kata Argo dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Menurut Argo, surat telegram itu dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di saat Pandemi Covid 19. Apalagi, pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Argo menambahkan, dalam Undang Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang. Namun, kata Argo, di tengah situasi pandemi virus corona seperti ini, kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat rawan terjadinya penyebaran virus corona lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," tandas dia. Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja soal penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan digelar buruh pada 6 8 Oktober 2020. Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Surat telegram ini bersifat perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Berikut 12 poin surat telegram yang diterbitkan Kapolri, yaitu: 1. Melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial di wilayah masing masing 2. Mapping perusahaan/sentra produksi strategis di wilayah masing masing dan berikan jaminan keamanan dari ancaman/provokasi yang memaksa ikut unras dan mogok kerja

3. Cegah, redam dan alihkan aksi unras yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aliansinya guna mencegah penyebaran Covid 19 4. Melakukan koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan APINDO, Disnaker, tokoh buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka memelihara Sitkamtibmas kondusif di tengah pandemi Covid 19. 5. Lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah Pandemi Covid 19. 6. Lakukan kontra narasi isu isu yang mendiskreditkan pemerintah.

7. Secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya 8. Upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan PAM terbuka dan tertutup 9. Jangan lakukan pencegatan di jalan tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol yang dapat menjadi isu nasional dan internasional (ini justru yang mereka kehendaki).

10. Lakukan gakkum terhadap pidana gunakan pasal pasal KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan lain lain. 11. Siapkan renpam unras dengan tetap mempedomani Perkap no 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan protap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis. 12. Melaporkan kesiapan dan setiap giat yang dilakukan kepada Kapolri, Asops Kapolri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *